Jayapura, Oboŕnyala.online.id_Saya berharap cukup kami saja yang menjadi kelinci percobaan dengan cara, pengambilan sumpah yang harus menunggu sampai dengan 2 tahun proses seleksi yang harus menunggu sampai dengan beberapa bulan diberhentikan tanpa SK kemudian mengikuti seleksi dan harus menunggu 1 tahun lebih untuk diambil sumpah, Saya berharap agar proses seleksi agar dilakukan secepatnya karena kalau dilihat dari waktu ini sudah sangat mepet sekali, kuncinya adalah terbuka melakukan sosialisasi kemudian transparan di dalam melakukan seleksi dan juga tegas di dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 terkait dengan persyaratan calon, hal itu kami sampaikan ketika menjadi Narsum pada Talkshow & Expo “Youth Leaders Action” Berthema,“Meneropong Skema dan Mekanisme Pengangkatan Anggoya DPRP dan DPRK” (13/7), Talkshow diselenggarakan oleh Koalisi Kampus untuk Demokrasi Papua, dan merupakan rangkaian program Papua Sista Leadership (PSL).
Menurut, John,Perlu kita garis bawahi bawa kursi pengangkatan ini merupakan perjuangan dari masyarakat adat Papua melalui dua tokoh besar yaitu Ondoafi Ramses ohee dan Yonas Nusy, kemudian diperkuat lagi dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 2021 yang kemudian mengatur bahwa ada juga anggota pengangkatan di kabupaten kota yang konsekuensinya kemudian nama DPRD berubah menjadi DPRK.
Pemerintah pusat telah memberikan telah menetapkan undang-undang nomor 2 tahun 2021 mestinya sudah menjadi perhatian dari kita semua. terkait dengan proses seleksi dan lain-lain, menurut, John, saya pikir sudah ada orang yang punya pengalaman selama ini baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat ada pansel yang masih ada ada juga orang-orang yang pernah terlibat saya pikir mereka bisa dijadikan tempat untuk kita melakukan konsultasi ataupun juga meminta materi-materi atau contoh-contoh petunjuk teknis dan juga tujuan contoh-contoh surat-surat yang diperlukan di dalam proses seleksi sehingga proses ini dapat berjalan dengan cepat, saya juga ingatkan kepada kita semua baik khususnya yang ada di Provinsi Papua yang dan juga provinsi-provinsi yang dimekarkan oleh Provinsi Papua juga di kabupaten kota, kita harus konsisten melaksanakan undang-undang bahwa kursi pengangkatan mempunyai fraksi yang disebut kelompok khusus dan juga mempunyai hak menjadi unsur pimpinan saya harap tidak terjadi seperti yang sedang kami alami di Papua yang sudah hampir beberapa bulan lagi akan mengakhiri masa jabatan tetapi sampai hari ini juga belum ada pimpinan dprp dari dari unsur anggota yang diangkat padahal itu perintah undang-undang.
