OborNyala.Online-Jayapura,-Pasar suara ditandai dengan jual dan beli, tawar dan menawar, tambah nilai beli suara……tanya siapa yang beli, beli paket..dll.Pilih keluarga, pilih suku, pilih agama, dll.
Demo Crazy ditandai dengan tahan kotak suara, jual surat suara, sabotase kotak suara, dll.
Fungsi Parpol
Fungsi Partai Politik Menurut Menurut,Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul ‘Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2002’ yaitu sebagai berikut ini:
sebagai sarana komunikasi politik;
sebagai sarana sosialisasi politik;
sebagai sarana rekrutmen politik;
sebagai sarana pengatur konflik.
Fungsi Partai Politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 11 :
Fungsi Partai Politik Sebagai 1.Sarana Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
3.Partisipasi politik warga negara Indonesia.
4.Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Tiada Pendidikan Politik
Efek Pembinaan Politik yang merupakan bagian dari sosialisasi politik belum pernah dilakukan kepada masyarakat, sementara parpol hanya memposisikan diri sebagai sarana rekruitmen politik, guna masyarakat yang menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah mendaftar atau menjadi sebagai sarana politik untuk mengikuti pesta demokrasi.
Alhasil yang terjadi adalah dengan Money Politik atau Pasar Suara dan politik identitas.
Sistem pemilu
pemilu yang menugaskan petugas seperti PPD dan KPPS juga memberikan ruang terjadi kecurangan karena KPPS dan PPD kadang merasa diri sebagai penguasa, akibatmya ada surat suara yang sdh tercoblos, ada oknum yang menahan kotak dan surat suara atau sengaja menghilangkan kotak suara,dll.
Dalam situasi ini segala kemungkinan dapat terjadi seperti Money Politik yg dimulai dari saat merekrut penyelenggara sampai pelaksanaan pemilu serta praktek sabotase ala preman saat pemilu, serta politik identitas.
Kondisi di Papua juga berbeda karena medan yang berat kadang tidak memungkinkan terjadi one man/one woman one vote, kondisi papua yang medannya berat juga memungkinkan terjadi sabotase oleh oknum tertentu.
Diperlukan sosialiasi teknis yang baik, merekruit penyelenggara yang mudah memahami tehknis dan sistem serta waktu pelaksanaan.
Pèlajaran
Pemilu setiap lima tahun memberikan pelajaran untuk melakukan kecurangan pada momentum momentum tertentu dalam tiap tahapan.misalnya momentum kapan melakukan money politik dan kepada siapa, kapan melakukan kegiatan kegiatan menarik simpati,dll.
Sementara selama 5 tahun semua berjalan biasa saja tanpa kerja yang maksimal, dimana duit dikumpul, berniat masuk menjadi penyelenggara guna mendapat uang kaget tanpa kerja keras, menunggu momentum 5 tahunan guna mengais rejeki, kantor kantor partai tidak ada kegiatan dalam 5 tahun,dll.
Kemungkinan lain
Saya berpikir kedepan untuk merekrut calon DPD atau DPP terlebih dahulu melakukan fit and proper test atau pemilu untuk caleg bukan kali dipilih tetapi dilakukan melalui seleksi dengan proses uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan dan pengalaman, karena bila dipilih dan kita tidak konsisten melakukan tahapan dengan sesuai aturan dan penyelenggara tidak jujur maka yang punya uang akan melakukan money politik sementara yang tidak punya uang akan diam dengan sakit hati atau sabotase atau preman.
Pada penyelenggara tertentu dapat bertindak seperti penguasa atau pedagang.
Dalam menentukan yang terpilih sebagai Legislator ditetapkan prosentase, 70% OAP : 30% Non OAP.
Penutup
Ganti sistem Pemilu agar tidak muncul demo crazy (demo gila) tetapi harus benar benar demokrasi walaupun tidak langsung, namun utk memilih calon yang berkualitas untuk legislator yang berkualitas maka dilakukan dengan seleksi yang diikuti dengan fit and propertest.
KPU menjadi Panitia Seleksi.
Parpol perlu membuat Pembinaan Politik kepada masyarakat mulai dari tingkat DPP sampai PAC.Penulis,John NR Gobai, DPR Papua (Redaksi)
