Jakarta, OborNyala,id,-Permasalahan pendangkalan akibat tailing PT Freeport ini selama ini belum diselesaikan secara baik oleh pemerintah provinsi Papua, untuk itu kami pemerintah provinsi Papua Tengah sudah mulai menseriusinya beberapa bulan lalu, Hal itu dikatakan Pj Gubernur Papua Tengah, Dr.Ribka Haluk, ketika menghadiri rapat kerja komite II DPRD RI terkait dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia pada masyarakat di Kabupaten Mimika provinsi papua tengah di Gedung Nusantara V Complex DPR/MPR RI ,Senayan, Jakarta (11/9)
Lebih lanjut, Ribka mengatakan, kami menugaskan tim yang dipimpin oleh Elisabeth Cenawatin, Asisten III Setda Provinsi Papua Tengah, Asisten III juga berasal dari Timika dan juga berasal dari kamoro (Amungme,red) untuk datang ke Timika bersama dengan tim dari DPR Papua untuk bertemu masyarakat dan Freeport untuk mendengarkan persoalannya.
Pj Gubernur Papua Tengah juga menegaskan, Kami pemerintah provinsi Papua Tengah sangat serius memberi perhatian dengan persoalan pendangkalan sungai akibat tailing ini, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin agar Freeport dapat terbuka menyampaikan hasil lab dan juga kami serius kepada persoalan dampak pendangkalan akibat tailing yang dialami olehmasyarakat.
“Kami juga meminta agar dalam kesepakatan yang akan ditandatangani untuk dapat juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika yang lebih dekat dengan masyarakat di Kabupaten Mimika yang ada di tiga distrik yang menjadi korban dari dampak tailing PT Freeport Indonesia”, tutup Ribka Haluk(Redaksi).
