Pemprov Papua perlu membuat kebijakan untuk dapat memisahkan data antara para pemegang izin yang dikeluarkan oleh dptsp, khususnya untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Perikanan dan Kelautan dan Kehutanan harus ada data yang memilah antara pemegang izin OAP dan juga pemegang izin non OAP. Hal itu dikatakan Anggota DPR Papua, John NR Gobai Dalam rapat kerja bersama beberapa Mitra komisi II DPR Papua antara lain BPMTSP dan juga Dinas Perindak kopnaker Provinsi Papua (16/2)
Menurut Gobai, Hal ini penting untuk kita dapat mengukur seberapa besar jumlah orang Papua yang telah terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua atau di negerinya dalam rangka mewujudkan orang Papua menjadi tuan di negeri sendiri agar itu tidak hanya menjadi slogan semata tapi benar-benar dapat dikerjakan oleh yang memang membidangi urusan-urusan yang teknis.
Hal lain yang kami minta juga kepada DPMTSP Provinsi Papua agar dapat berkoordinasi dengan Menteri BKPM agar dapat membuat aplikasi yang mengatur tentang izin dari masyarakat pemilik tanah di Provinsi Papua untuk menjadi salah satu persyarat di dalam pemberian izin oleh pemerintah, tentu dengan menggunakan mekanisme Padiatapa atau FPIC hal ini sangat penting dalam rangka meminimalisir konflik antara masyarakat adat dengan para penanam modal baik dalam maupun luar negeri dan juga sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap masyarakat adat yang adalah pemilik tanah di tanah Papua (Redaksi)
